Ketua DPRD PPU Dorong Evaluasi Perda Lama Sebelum Bahas Usulan Baru

Ketua DPRD PPU mendorong evaluasi perda lama sebelum bahas usulan baru. Prioritaskan efektivitas peraturan daerah demi pembangunan yang berkelanjutan.

Penajam – Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap peraturan daerah (perda) yang telah disahkan sebelumnya. Menurutnya, langkah ini harus menjadi prioritas utama sebelum membahas dan mengesahkan perda-perda baru.

Pernyataan ini disampaikan Raup dalam acara coffee morning bersama para wartawan, Kamis (17/4/2025). Dalam diskusi santai yang berlangsung hangat tersebut, Raup menekankan bahwa keberadaan perda harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi dokumen formal yang tidak dijalankan.

Saat ini, terdapat 16 usulan perda baru yang telah diajukan. Namun Raup mengingatkan, sebelum melangkah ke tahap pembahasan, perlu dilakukan inventarisasi terhadap perda-perda lama yang mungkin sudah tidak relevan atau tidak efektif dalam implementasinya.

“Saya minta perda-perda sebelumnya ditampilkan dulu. Berapa jumlahnya, apa saja isinya, dan mana yang masih berjalan efektif. Jangan sampai perda lama saja belum ada tindak lanjut, tapi sudah mau bikin perda baru lagi,” ujarnya di hadapan para wartawan.

Wartawan Diminta Jadi Mitra Pengawasan

Dalam kesempatan tersebut, Raup juga menyampaikan pentingnya peran wartawan dalam membantu mengawasi implementasi perda. Ia menyebut media sebagai mitra strategis DPRD PPU dalam menyampaikan informasi kepada publik secara transparan dan objektif.

“Kalau perda-perda yang sudah dibuat tidak diketahui publik atau tidak dijalankan, itu sama saja tidak ada gunanya. Di sini wartawan punya peran besar menyampaikan mana perda yang berjalan, mana yang hanya di atas kertas,” tegasnya.

Ia berharap media massa dapat terus menginformasikan kepada masyarakat tentang kinerja DPRD, termasuk dalam hal pelaksanaan dan evaluasi regulasi daerah. Kolaborasi yang sehat antara lembaga legislatif dan media dinilai sangat penting untuk menciptakan kontrol sosial yang efektif dan membangun kepercayaan publik.

Komitmen DPRD PPU untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

Raup menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Penajam Paser Utara. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa setiap produk hukum daerah benar-benar relevan, efektif, dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh.

Ia juga menyoroti pentingnya penyusunan perda yang berbasis data dan hasil evaluasi, bukan hanya didasarkan pada usulan atau wacana semata. Dengan begitu, legislasi yang dihasilkan DPRD PPU akan lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Perda bukan hanya soal formalitas, tapi bagaimana regulasi itu bisa memberi solusi nyata. Kita tidak mau produk hukum yang kita buat hanya jadi tumpukan kertas tanpa manfaat,” jelas Raup.

Evaluasi Rutin sebagai Langkah Progresif

DPRD PPU di bawah kepemimpinan Raup Muin mulai mendorong dilakukannya evaluasi rutin terhadap perda-perda yang telah berlaku. Evaluasi ini bukan hanya soal menilai efektivitas isi perda, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan, termasuk kendala dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Menurut Raup, kebijakan ini penting sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Ia menyebut evaluasi ini sebagai upaya membangun sistem legislatif yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan.

dapatkan informasi lainnya di https://editorialkaltim.com/